Ilustrasi (istimewa)
Moslemcommunity.net - Berdasarkan Real Count Bengkulu Ekspress Media Group (BEMG), Dari 230.169 warga yang masuk Daftar Pemilih tetap (DPT) hanya 140.045 warga menggunakan hak pilih, dan sebanyak 90.124 warga tidak menggunakan hak suaranya alias golput (Golongan Putih) dengan pesentse golput 39 persen.
Jumlah golput ini mengungguli perolehan suara kandidat, dimana Helmi-Dedy 32 persen, Linda-Mirza 28 persen, Dabid-Bachsir 22 persen dan ESD-AZA 17 persen. Ini menunjukan partisipasi pemilih dalam Pilwakot Kota Bengkulu 2018 belum berhasil.
Pengamat Politik Universitas Bengkulu (UNIB), Drs Azhar Marwan Msi, faktor utama yang menjadi penyebab tingginya golput ini, dilandasi dengan besarnya rasa kekecewaan sebagian masyarakat terhadap rekam jejak pemimpin-pemimpin sebelumnya yang terjerat hukum pidana, korupsi kolusi dan nepotisme. Maka bisa dikatakan tingginya golput adalah buah dari sebuah kekecewaan terhadap pelaksanaan demokrasi selama ini.
“Mungkin muara kekecewaan masyarakat ini dilawan dengan golput ini. Akibat dari pada prilaku politik selama ini, banyak janji politik yang tidak terealisasi, kasus korupsi, dan rendahnya kepedulian terhadap publik ketika sudah terpilih. Sehingga, masyarakat itu beranggapan memilih itu hanya sebagai alat untuk menyebrangkan orang mendapat kekuasaan, sehingga bagi mereka tidak ada gunanya memilih,” kata Azhar Marwan, kemarin (27/6).
Menurutnya, hal ini sangat disayangkan karena Kota Bengkulu merupakan barometer Provinsi Bengkulu yang harusnya mencerminkan angka partisipasi yang tinggi dibandingkan dengan kabupaten, karena mayoritas memiliki masyarakat terdidik.
Ia juga menuturkan bahwa tingginya angka golput ini sebenarnya sudah banyak diprediksi oleh banyak orang, yang sekarang sudah menjadi kenyataan. Untuk itu, melalui Pilwakot ini harus menjadi pembelajaran bersama bagi semua pihak, baik pihak KPU, para kandidat dan pihak lainnya. “Untuk mendorong tingkat partisipasi ini adalah bagaimana mengobati kekecewaan itu, apa yang menjadi penyebabnya. Artinya harus ada evaluasi menyeluruh bagi calon yang terpilih harus bisa menjawab tantangan ini. Dan untuk partai pengusung atau pendukung, pilih kandidat yang memang mendapat respon dari masyarakat, bukan berangkat dari tawar menawar perahu,” ungkapnya.
Hasil dari pesta demokrasi Pilwakot 2018 ini, lanjut Azhar, juga harus menjadi bahan evaluasi bagi masyarakat yang sudah memilih untuk golput. Sebab, memilih atau tidak memilih, Kepala daerah itu juga akan terpilih dan lahir. Artinya membalas rasa kekecewaan itu bukan dengan cara tidak memilih, tetapi dengan cara berpikir dan mengamati agar dapat menentukan pilihan dengan bijak.
“Artinya bagi masyarakat yang golput, hal ini bukan menyelesaikan masalah. Tetapi juga akan menimbulkan masalah. Maka harus ditanamkan mainset bahwa memilih itu bukan kewajiban, tetapi akan menjadi sangat rugi jika tidak digunakan,” tandasnya. (
sumber)
[http://news.moslemcommunity.net]
Komentar
Posting Komentar