Moslemcommunity.net - Wali Kota Tri Rismaharini menyoroti biaya pendidikan SMA/SMK. Karena, banyak laporan dari warga yang mengeluhkan biaya pendidikan SMA/SMK sangat tinggi, hingga membuat anak mereka putus sekolah.
"Kenapa dulu saya membuat kebijakan sekolah itu gratis, terutama sekolah negeri karena disitulah letak keadilannya," ungkap Risma, Rabu (20/6/2018).
Menurut Risma, dalam UUD pasal 34 ayat 1 telah disampaikan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dirawat oleh negara. Kemudian Pancasila di poin keempat disebutkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. "Itu diartikan bahwa pemerintah harus bersikap adil," tegasnya.
Namun realitanya kata Risma, masih banyak pelajar SMA/SMK yang memiliki kecerdasan cukup baik tapi tidak bisa sekolah karena terkendala biaya pendidikan tinggi. Padahal dulu, lanjutnya, saat mendapat Bopda sebesar Rp 152 miliar bisa gratis sekarang mendapat uang Rp 300 miliar tidak bisa gratis.
"Kenapa? Terus kalau begini pemerintah berpihak ke siapa. Kalau hanya orang kaya, pemimpin, pejabat saja yang bisa sekolah sama saja dengan penjajahan zaman kolonial dulu. Apa itu adil, dimana negara ini, dimana pemerintah ini," ujar Wali Kota Risma.
Melihat hal ini Risma terus berupaya agar biaya pendidikan SMA/SMK dapat digratiskan, salah satu caranya dengan menyampaikan permasalahan ini kepada teman teman media untuk menyampaikan permasalahan ini.
"Kemarin kita mengumpulkan uang dari masjid dari urunan sana-situ tapi kan ada batasnya. Kalau naik lagi kan semakin berat, uang muka ada yang minta Rp 10-15 juta, dari mana anak-anak itu," tandasnya.
Ditanya berapa jumlah anak yang terancam putus sekolah, Wali Kota Risma tidak mengetahui secara pasti jumlahnya. "Nanti datanya minta dinas sosial lah karena aku nggak hafal," imbuhnya.
Bahkan Risma berencana membuat cabang beberapa sekolah dengan meminta izin provinsi untuk menampung anak-anak SMA/SMK yang tidak mampu. "Ini dilakukan untuk mengantisipasi anak yang terancam putus sekolah," tandasnya.
Risma berharap di tahun ajaran baru, Pemprov Jatim memperhatikan biaya pendidikan SMA/SMK mengingat tidak semua orang di Surabaya dan Jawa Timur mampu dari segi finansial.
"Tidak semua kaya, tapi apa ya mereka tidak berhak untuk mengeyam pendidikan. Kalau itu terjadi sama saja kembali ke zaman Belanda, lalu apa gunanya kita merdeka," pungkas mantan Kepala DKP dan Kepala Bappeko ini. (detik.com)
[http://news.moslemcommunity.net]
Komentar
Posting Komentar